Angkutan umum yang digunakan untuk angkutan Lebaran akan dilarang beroperasi jika sampai dengan 24 Juni 2016 tidak juga memenuhi persyaratan kelaikan.

Pemerintah diminta membongkar praktik inefisiensi dan kartelisasi di sektor energi yang menyebabkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) menjual bahan bakar minyak dan tarif listrik dengan harga tidak wajar.

Kemenhub akan melakukan pemeriksaan (ramp check) sarana transportasi umum secara menyeluruh, baik bus, kereta api, kapal laut, maupun pesawat udara menjelang mudik Lebaran 2016

Pertamina harus mempertangungjawabkan kebijakannya menjual bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi lebih mahal dari harga seharusnya.

Kemenhub memperoleh hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Menhub melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kemenhub, yaitu Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi massal perkotaan, yakni perkeretaapian dan bus rapit transit (BRT) disertai dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan raya.

Pemerintah mengintegrasikan panggilan darurat ke nomor 112 agar memudahkan masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap membangun infrastruktur jalan akses menuju pelabuhan dan bandara yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat pembangunan jalan akses ke lokasi prasarana perhubungan di sejumlah lokasi.