Kamis, 29 Oktober 2020 | 18:45 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Transportation
Kamis, 11 Juni 2020 21:01

Wajib Test Covid-19 Penumpang Pesawat dan Kapal Dinilai Berlebihan dan Tak Efektif

Translog Today

JAKARTA -

Wajib test Covid-19 bagi penumpang pesawat udara dan kapal laut dinilai berlebihan dan tidak beralasan, bahkan sangat membebani masyarakat. Selain menambah biaya dan menyita waktu, test itu tidak menjamin penumpang tersebut bebas dari virus corona saat menggunakan sarana dan prasarana transportasi.

Pasalnya, sebelum menggunakan pesawat dan kapal laut, calon penumpang harus melewati transportasi lanjutan sebelum dan sesudah serta harus melewati infrastruktur terminal serta SDM yang tidak berstandarisasi bebas Covid-19 yang terupdate setiap 3-7 hari seperti yang diterapkan kepada calon penumpang.

Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas (SEGT) Nomor 7 tahun 2020, bahwa salah satu persyaratan calon penumpang transportasi umum baik laut dan udara untuk perjalanan harus uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari dan uji Rapid Test yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.

Menurut Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Gerindra periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono, SE Gugus Tugas itu akan bias dan tidak efektif bila semua petugas di pelabuhan laut maupun udara, termasuk regulator yang ada di dalamnya serta kru, petugas tenant, Kementerian Kesehatan dan petugas keamanan di terminal, tidak melaksanakan test PCR setiap 3-7 hari dan menstandarkan bebas Covid-19 bagi terminal dengan mendapatkan sertifikasi maksimal setiap 7 hari sekali.

Oleh karena itu, SE Gugus Tugas No. 7 Tahun 2020 yang diberlakukan untuk penumpang menjadi tidak ada manfaat. Sebab calon penumpang transportasi akan berinteraksi dengan SDM dan infrastruktur terminal tersebut.

“Pesawat dan kapal kan transportasi publik, penumpang pasti akan berinteraksi dengan fasilitas publik selama perjalanan, mulai dari tempat asalnya hingga tujuan. Apakah pemerintah bisa menjamin alat transportasi dan terminal bandara atau pelabuhan pasti steril semua dari Covid-19? Tidak mungkin,” ujarnya, Rabu (10/6).

"Jadi kalau mau fair, jangan cuma penumpang yang diwajibkan test Covid-19, tetapi seluruh komponen yang ada di bandara atau pelabuhan serta semua transportasi publik dari tempat asal yang menuju terminal ataupun dari terminal menuju tempat tujuan akhir juga wajib dilakukan tes PCR rutin per 3-7 hari. Jadi janganlah menyudutkan konsumen, sedangkan pemerintah yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusianya tidak melaksanakan standarisasi covid-19 tersebut,” tegasnya.

Dia mengingatkan, transportasi merupakan urat nadi dan darah perekonomian sehingga tidak boleh dihambat dengan aturan yang tidak penting dan berbiaya tinggi.

Sebagai informasi, biaya test Covid-19 secara mandiri relatif mahal. Biaya rapid test, misalnya, sekitar Rp400.000, sementara test swab PCR di salah satu rumah sakit swasta S berkisar Rp1,5 juta (hasil test keluar dalam 10 hari), Rp3,5 juta (7 hari), hingga Rp6,5 juta (3 hari).

Selain itu, terlihat indikasi memanfaatkan pandemi Covid-19 ini sebagai ajang untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya dan Kementerian Perhubungan bisa dikendalikan oleh kebijakan Gugus Tugas yang cenderung tidak berdasar.

“Saat ini Presiden Jokowi sudah bersiap menerapkan New Normal. Maka kebijakan Gugus Tugas tersebut seharusnya telah dicabut. Apalagi sebagian besar kota besar di Indonesia sudah menyandang predikat zona merah dan bahkan hitam,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Bambang Haryo, interaksi antar kota di dalam kepulauan atau antarpulau sudah tidak perlu adanya pengetatan yang sesuai dengan SE GT Nomor 7 tahun 2020 seperti halnya yang diberlakukan di sebagian besar negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Malaysia, Filipina dan lain lain, tidak memberlakukan pemeriksaan test Covid-19 atau PCR bagi penumpang pesawat, kapal laut dan termasuk kereta api.

Ketentuan SE GT Nomor 7 tahun 2020 yang diberlakukan untuk transportasi udara, laut dan darat itu mengesankan bahwa Kementerian Perhubungan terlihat lemah dan kurang memahami esensi kebijakan transportasi sehingga diindikasi mudah dikendalikan oleh kepentingan komersial.

Apabila aturan tersebut tetap dipaksakan, Bambang Haryo yang pernah menjadi Senior Investigator KNKT menduga ada indikasi permainan oknum Pemerintah di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dengan pengusaha oportunis yang memanfaatkan untuk komersialisasi tes Covid-19 adalah benar adanya. Maka seharusnya YLKI dan Ombudsman serta DPR RI harus bertindak tegas atas adanya dugaan konspirasi tersebut.

(hlz/hlz)


Komentar