Kamis, 14 November 2019 | 08:23 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Sabtu, 12 Oktober 2019 16:31

Agar Tak Mubazir, Pelabuhan Kijing Harus Didukung Regulasi

Aidikar M. Saidi
Maket Pelabuhan Kijing

JAKARTA - Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, butuh dukungan regulasi agar tidak bernasib seperti Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Menurut Ketua DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Pontianak Rasyidi, seharusnya ada regulasi dari pemerintah agar kedua pelabuhan tersebut tidak mubazir.

Regulasi dibutuhkan guna memastikan apakah Pelabuhan Kijing untuk melayani rute internasional atau domestik. Pasalnya, di Pontianak ada dua pelabuhan, yakni Dwikora dan Kijing.

"Kami mendukung keberadaan pelabuhan samudera Kijing sebagai pintu gerbang perekonomian Kalimantan Barat," katanya kepada Translogtoday, belum lama ini.

Selain dukungan, tutur Rasyidi, pihaknya menunggu kesepakatan antara Pemprov Kalbar, PT Pelabuhan Indonsia II, dan Kementerian Perhubungan yang menguntungkan stakeholders kepelabuhanan, termasuk pelayaran.

"Kami mengapresiasi pemerintah, tentu dengan harapan tercipta regulasi terkait Kijing yang akan beroperasi Agustus tahun depan. Pemerintah harus menghadirkan aturan yang mengakomodasi kepentingan bersama," ujarnya.

Dia mengatakan, pihak pelayaran khususnya kapal peti kemas pada awal beroperasinya Kijing akan menghadapi masa transisi. Kapal-kapal peti kemas tidak akan langsung pindah dari Dwikora ke Kijing. Oleh karena itu, stakeholders butuh regulasi pemerintah melalui Kemenhub.

"INSA Pontianak menunggu regulasi itu, kami juga ingin agar sarana pendukung Kijing seperti depo dan gudang dipersiapkan. Pelabuhan itu juga tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada asing," tegasnya.

Saat ini Pelabuhan Kuala Tanjung Sumut dinilai tidak optimal karena belum ada kapal peti kemas internasional yang menyinggahinya. Pada saat yang sama, Pelabuhan Belawan terus dikembangkan sehingga Kuala Tanjung sulit berkembang. (hlz/hlz)


Komentar