Kamis, 16 Juli 2020 | 00:12 WIB

Visit our social media :
Home / Logistic / Industry
Kamis, 28 April 2016 17:42

Margin PLN Terlalu Besar, Tarif Listrik Bebani Rakyat

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA -

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai mengambil keuntungan terlalu besar dari tarif listrik sekitar 11 sen dolar AS per kWh. Padahal, saat ini harga pembelian listrik dari independent power producers (IPP) sudah turun hingga 3,6 sen dolar AS/kWh.

Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi VI DPR RI, PLN seharusnya tidak boleh menjual listrik lebih dari 5 sen dolar AS/kWh kepada konsumen.

"Kalau tarifnya 5 sen, PLN ambil margin 1 sen saja sudah 20% atau jauh lebih tinggi dari bunga deposito. Harusnya margin PLN itu tidak boleh lebih dari 10%," katanya, Rabu (27/4/2016).

Ironisnya, lanjut Bambang, kebijakan PLN itu seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "PLN hanya sebagai broker energi dan cenderung terjadi kartelisasi, yang dibiarkan oleh Menteri ESDM."

Akibat kondisi ini, masyarakat harus membayar tarif listrik dengan margin sangat besar untuk PLN yakni sekitar 7 sen dolar AS/kWh. Padahal, PLN sudah mendapat subsidi infrastruktur untuk membangun jaringan, harusnya tarif listrik jauh lebih rendah.

Lebih mengherankan lagi, lanjut Bambang, Menteri ESDM justru menetapkan harga patokan pembelian tertinggi listrik IPP hingga lebih dari 12 sen dolar AS/kWh. "Ini ada apa? Multiplier effect listrik kan sangat besar. Jika murah, tentu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha kecil menengah," ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra dari Dapil Jatim I ini mengatakan teknologi pembangkit tenaga listrik sudah makin efisien sehingga bisa menekan harga IPP hingga 3,6 sen/kWh. Menurut dia, harga IPP yang masih di atas 5 sen saat ini harus distandardisasi atau disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Perlu dibuat tim independen untuk menghitung ulang harga IPP karena kemahalan dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. KPPU juga perlu turun tangan karena masalah listrik ini sudah terjadi kartel sehingga merugikan konsumen," tegasnya.

Bambang mendesak pemerintah menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PLN segera memangkas marginnya sehingga tarif listrik lebih terjangkau.

"Jangan hanya tarif angkutan yang disuruh turun begitu harga BBM turun, Pemerintah juga harus memerintahkan PLN menurunkan tarif listrik. Apalagi harga batubara (bahana bakar pembangkit listrik) sudah anjlok lebih dari separuh," ungkapnya.

  (hlz/hlz)


Komentar