Kamis, 16 Juli 2020 | 00:16 WIB

Visit our social media :
Home / Logistic / Industry
Selasa, 01 Maret 2016 09:30
ARTIKEL

Membangun Kekuatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Editor
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo S. (repro)

Bambang Haryo Soekartono
Anggota Komisi VI DPR RI

Indonesia merupakan negara yang dianugerahkan kekayaan sumber daya alam melimpah. Negara ini juga sangat beruntung karena dilalui poros transportasi internasional.

Selat Malaka, misalnya, dilewati lebih dari 100.000 kapal dengan total muatan sekitar 120 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) setiap tahun. Selat sepanjang 500 mil atau 805 km ini memisahkan beberapa negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Keunggulan ini jika dikombinasikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar raksasa yang sangat potensial apabila ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Sayangnya, berbagai keunggulan itu selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Indonesia belum mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, ataupun memanfaatkan posisi strategisnya guna menyedot investasi dan perdagangan global.

Dari 120 juta TEUs petikemas yang diangkut melalui Selat Malaka, pelabuhan-pelabuhan Indonesia hanya disinggahi kurang dari 10 persen muatan kapal. Sisanya dinikmati oleh pelabuhan-pelabuhan besar di Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Selama bertahun-tahun, Indonesia juga terlena mengekspor komoditas dan bahan mentah sehingga tidak menciptakan visi industri yang jelas. Ketika harga komoditas anjlok, sektor ini pun kolaps, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bahan mentah.

Di sisi lain, upaya pemerintah mendorong pemurnian bahan tambang dengan mewajibkan industri membangun smelter menjadi kurang menarik ketika harga komoditas rendah seperti sekarang.

Meski demikian, hilirisasi merupakan suatu keniscayaan guna membangun struktur industri nasional yang kuat dan mandiri. Namun, pemerintah harus fokus pada hilirisasi industri yang benar-benar bisa diandalkan atau memiliki daya saing tinggi.

Kementerian Perindustrian sendiri telah menetapkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan, yakni agro, mineral logam, serta migas dan batubara.

Untuk sektor agro, Kemenperin memfokuskan hilirisasi industri kelapa sawit, rumput laut, dan kakao. Adapun sektor mineral logam diprioritaskan pada industri besi baja, aluminium, nikel, dan tembaga. Sementara itu, untuk sektor migas dan batubara, hilirisasi ditekankan pada petrokimia atau pupuk.

Hilirisasi industri ini sudah sepatutnya. Namun, agar lebih efektif, harus diselaraskan dengan pengembangan kawasan yang sudah direncanakan, terutama kawasan industri prioritas, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ).

Tidak hanya itu, pemerintah harus memperkuat sinergi antar instansi, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN) sehingga hilirisasi bukanlah kebijakan parsial atau hanya ambisi sesaat.

Selain harus dekat dengan sumber bahan baku, pengembangan industri hilir akan berdaya saing jika didukung dengan infrastruktur dan fasilitas memadai, khususnya di kawasan industri, KEK atau FTZ.

Ada tiga jalur laut internasional yang melalui wilayah Indonesia, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 yang melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.

Di wilayah tengah terdapat ALKI 2 yakni Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Adapun ALKI 3 di wilayah timur melintasi Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu.

Industri Prioritas

Kementerian Perindustrian sendiri sedang mengembangkan 14 kawasan industri prioritas sesuai dengan konsentrasi dan bahan baku yang dihasilkan daerah terkait.

Kawasan industri itu yakni Bintuni Papua Barat (migas dan pupuk), Buli Halmahera Timur, Maluku Utara (smelter feronikel, stainless steel, dan hilir stainless steel), Bitung Sulawesi Utara (agro dan logistik), Palu Sulawesi Tengah (rotan, karet, kakao dan smelter).

Adapun, kawasan industri di Morowali Sulawesi Tengah, Konawe Sulawesi Tenggara dan Bantaeng Sulawesi Selatan difokuskan pada industri smelter ferronikel, stainless steel, dan hilir stainless steel.

Di Kalimantan, kawasan industri di Batulicin Kalsel (besi baja), Jorong Kalsel (bauksit), Ketapang Kalbar (alumina) dan Landak Kalbar (karet, CPO). Di Sumatera, dikembangkan kawasan industri Kuala Tanjung Sumut (aluminium, CPO), Sei Mangke Sumut (pengolahan CPO), dan Tanggamus Lampung (industri maritim dan logistik).

Selain kawasan industri, terdapat sejumlah KEK yang juga difokuskan pada keunggulan daerah setempat, seperti KEK Sei Mangkei Sumut, KEK Tanjung Api-api Sumsel, KEK Tanjung Lesung Banten, KEK Palu, dan KEK Bitung Sulut.

Keberadaan kawasan industri dan KEK tersebut akan lebih efisien apabila disinergikan dengan FTZ. Jika perlu, pemerintah bisa menambah KEK atau FTZ di wilayah lain yang dinilai strategis dan memiliki potensi wisata yang besar.

Indonesia bisa memanfaatkan posisi Aceh, khususnya Sabang, untuk memikat investor membangun basis produksi dan ekspornya, baik untuk pasar Asia Tengah, Afrika dan Eropa ataupun untuk pasar Asia Timur seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, status Sabang sebagai FTZ dan pelabuhan bebas perlu diperkuat agar lebih menarik bagi investor.

Di kawasan tengah Indonesia, terdapat beberapa daerah yang juga potensial dikembangkan menjadi KEK dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, seperti Surabaya, Bali, dan Baubau (Sulawesi Tenggara).

Baubau, misalnya, sangat strategis karena berada di tengah-tengah antara Pulau Jawa dan kawasan timur Indonesia. Selain kaya sumber daya alam dan potensi wisata eksotis, Baubau dikaruniai pelabuhan laut dalam sehingga bisa melayani kapal-kapal besar.

Keberadaan KEK di wilayah ini akan menjadikan Baubau sebagai basis ekspor-impor sekaligus tempat transit untuk pelayaran domestik maupun internasional.

Kawasan industri, KEK, ataupun FTZ tentu saja harus dilengkapi infrastruktur dan fasilitas bertaraf internasional, terutama pelabuhan laut dan bandar udara, guna memudahkan rantai pasok, sekaligus menarik kunjungan investor dan konsumen mancanegara.

KEK harus menjadi kawasan ekonomi yang menampung industri produk khusus sehingga semua fasilitas, baik lahan maupun bahan baku industri tidak kena pajak termasuk permesinan. Hasil industri ini kemudian dijual di FTZ sehingga harga barang menjadi sangat kompetitif.

FTZ perlu menyediakan lahan untuk outlet dan perkantoran, serta seluruh fasilitas pendukung termasuk perbankan, asuransi, hingga notaris yang bertaraf internasional. Sumber daya manusia juga harus disiapkan, sebab FTZ membutuhkan tenaga ahli di berbagai bidang seperti marketing dan penjualan.

Produk lokal yang dipedagangkan harus memiliki karakter, kalaupun sama harus mampu bersaing dengan produk luar negeri, baik dari sisi mutu, harga dan lain-lain.

Lokasi FTZ pun harus dekat dengan wilayah industri yang mengolah produk hilir tambang, agro, dan sebagainya. Dengan demikian, biaya logistik bisa ditekan sehingga harga produk menjadi lebih murah. (hlz/hlz)


Komentar